6 hours ago
6
RAPAT KOORDINASI— Pemkab Solok Selatan terus mendorong pendataan hingga sinkronisasi data penduduk oleh jorong dan nagari saat dilakukan Rapat Koordinasi Verifikasi dan Validasi Data di Aula Sarantau Sasurambi Kantor Bupati Solok Selatan, Kamis (7/5).
PADANG ARO, METRO—Pemerintah Kabupaten Solok Selatan terus mendorong pendataan hingga sinkronisasi data penduduk oleh jorong dan nagari. Pasalnya data yang disampaikan dari pemerintahan terdekat dengan masyarakat ini akan menjadi dasar dalam penyaluran berbagai bantuan dan perencanaan pemerintah. Hal ini disampaikan Bupati Solok Selatan H. Khairunas dalam Rapat Koordinasi Verifikasi dan Validasi Data di Aula Sarantau Sasurambi Kantor Bupati Solok Selatan, Kamis (7/5).
“Kegiatan verifikasi data penerima manfaat, evaluasi, serta sinkronisasi data yang kita laksanakan hari ini memiliki arti yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah, khususnya dalam memastikan bahwa seluruh program pemerintah benar-benar tepat sasaran,” kata Khairunas.
Ketersediaan data yang valid, menurutnya, menjadi dasar pemerintah untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program prioritas. Terutama beberapa program yang sedang berjalan saat ini, seperti program bantuan pasang baru listrik dan penguatan akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat.
Dalam meningkatkan sinkronisasi data antara data riil lapangan dan data yang dimiliki saat ini, pemerintah kabupaten mengembangkan Sistem Informasi Masyarakat Solok Selatan Berbasis Integrasi Data dan Informasi atau SIMSALABIM.
Sistem ini nantinya akan menjadi basis data terpadu yang dapat digunakan oleh seluruh perangkat daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan. Sehingga ke depan diharapkan tidak akan terjadi duplikasi data/data ganda, pelaksanaan program yang menyasar sesuai dengan kondisi masyarakat, hingga terintegrasinya data antar sektor dan perangkat daerah.
“Saya menegaskan bahwa validnya data adalah pondasi utama dalam setiap kebijakan publik. Tanpa data yang akurat, maka kebijakan yang kita ambil berpotensi tidak efektif, bahkan dapat menimbulkan ketimpangan,” tegasnya.
Untuk itu, semua pihak mulai dari jorong, nagari, kecamatan, dan kabupaten harus aktif melaksanakan proses verifikasi dan sinkronisasi ini dengan penuh tanggung jawab, objektif, serta menjunjung tinggi integritas. “Kita ingin memastikan bahwa seluruh program yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung dan berkelanjutan,” tutupnya.
Sebab, dengan sinergi dan kolaborasi yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan, akan tercipta data yang berkualitas dan kebijakan yang tepat sasaran. Sehingga tercapai tujuan besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (jef)
