PPATK Temukan Ratusan Penerima Bansos Diduga Danai Terorisme

Jakarta, CNN Indonesia --

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap ada ratusan bantuan sosial (bansos) diduga terlibat dalam pendanaan terorisme.

Temuan itu disampaikan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana usai menggelar rapat anggaran di Komisi III DPR, Kamis (10/7). Ivan menyebut lebih dari 100 keluarga penerima manfaat (KPM) yang dapat bansos yang terindikasi mendanai terorisme.

"Lebih dari 100 orang itu NIK-nya teridentifikasi terlibat mengenai kegiatan pendanaan terorisme," kata Ivan.

Selain terlibat pendanaan terorisme, Ivan membenarkan soal data Kementerian Sosial (Kemensos) yang menyebut 571 ribu penerima bansos terlibat judi online (judol). Namun, selain keduanya, ada pula yang terlibat tindak pidana korupsi meski tak disebutkan jumlahnya.

Ivan mengaku telah mencocokkan data penerima bansos dari Kemensos dengan data rekening yang terlibat judol, terorisme, maupun korupsi. Khusus judol, angka transaksinya hampir mencapai Rp1 triliun.

Namun, dia tak mengungkap jumlah transaksi terkait terorisme dan tindak pidana terorisme.

"NIK bansos yang kita terima dari Pak Mensos, kita cocokin dengan NIK terkait dengan judol gitu. Judol, korupsi sama pembiayaan terorisme," katanya.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul sebelumnya mengatakan pihaknya telah mencocokkan 28,4 juta NIK penerima bansos dengan data 9,7 juta orang pemain judol milik PPATK.

Saifullah menyebut angka tersebut setara 2 persen dari seluruh penerima bansos pada 2024, itu pun baru data dari satu bank BUMN.

"Ditengarai oleh PPATK sebagai pemain judol ada 571.410 KPM (keluarga penerima manfaat (KPM) yang NIK-nya sama," kata Saifullah pada rapat koordinasi nasional Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Jakarta, Selasa (8/7).

Para penerima bansos itu diduga terlibat dalam 7,5 juta transaksi terkait judol. Adapun total nilai transaksi judol di kalangan penerima bansos menembus Rp957 miliar.

[Gambas:Video CNN]

(thr/pta)