3 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Organisasi buatan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang diklaim jadi solusi konflik Jalur Gaza, Palestina, Board of Peace (BoP) terus menjadi perhatian. Salah satunya, karena dianggap tak melibatkan Palestina atau Otoritas Palestina.
Trump mengumumkan pembentukan BoP atau Dewan Perdamaian pada Januari lalu usai mengantongi izin dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
DK PBB mengesahkan resolusi 2803 pada November 2025. Salah satu poin dalam resolusi tersebut mengizinkan Amerika Serikat membentuk Board of Peace.
Namun, banyak pakar khawatir BoP melemahkan peran PBB. Selain itu, pengawasan eksekutif Trump terhadap organisasi ini juga mirip struktur kolonial.
Tak cuma itu, publik internasional ramai-ramai menyoroti keabsenan Palestina dalam organisasi ini. Sebab, sejauh ini Otoritas Palestina (PA) tidak terlibat dalam Board of Peace.
"Palestina harusnya libatkan," tulis salah satu netizen dalam kolom komentar di unggahan Instagram CNNIndonesia.com
"Dewan Perdamaian untuk menyelesaikan konflik di Gaza tapi pihak dari Palestina tidak diikutsertakan," cuit salah satu akun di X pada akhir Januari.
Lalu, apakah betul Palestina tidak terlibat dalam Board of Peace bentukan Trump?
Menurut berbagai laporan, tercatat 22 negara resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian. Negara yang belum lama ikut inisiasi Trump adalah Israel.
"[Saya] telah menandatangani aksesi Israel sebagai anggota Dewan Perdamaian," kata Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu usai bertemu Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio di Washington pada Rabu.
Keanggotaan Israel di BoP menuai sorotan mengingat mereka adalah pihak yang meluncurkan agresi di Gaza. Selain itu, Netanyahu juga getol menolak pendirian negara Palestina.
Sebelum Israel, sebanyak 21 negara sudah meneken Piagam Board of Peace di sela acara World Economic Forum di Davos, Swiss, pada 22 Januari.
Puluhan negara itu di antaranya Amerika Serikat, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Bulgaria, El Salvador, Hungaria, Indonesia, Yordania, Kazakhstan, Kosovo, Mongolia, Maroko, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, dan Uzbekistan.
Sementara itu, ada sejumlah negara yang sudah diundang Trump dan menyatakan minat untuk bergabung tapi belum meneken piagam BoP.
Negara itu yakni Albania, Belarus, Kamboja, Mesir, Kuwait, dan Vietnam.
Dari 22 negara yang sudah resmi bergabung dengan BoP memang tidak tercantum Palestina atau otoritas Palestina sebagai member.
Namun, Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Arif Havas Oegroseno pernah menyinggung persoalan ini.
"Ada satu misunderstanding kayaknya ya di publik bahwa tidak ada Palestina. Kan ada Palestina di situ," kata dia di sekitar Kompleks Parlemen DPR-MPR, Jakarta.
Havas lalu berujar, "Ada sejumlah wakil dari teknokratik Palestina disepakati nanti akan menjadi bagian buat sama program-programnya."
Teknokrat Palestina itu tergabung dalam Komite Nasional Administrasi Gaza (National Committee for the Administration of Gaza/NCAG) yang dibentuk Trump.
Badan ini beroperasi di bagian bawah struktur BoP yang dipimpin Amerika Serikat.
NCAG berisi 15 teknokrat Palestina dan diketuai eks wakil menteri di Otoritas Palestina (AP) Ali Shaath.
NCAG nantinya akan bertanggung jawab memulihkan layanan-layanan penting seperti listrik, air, perawatan kesehatan, pendidikan; mengelola kehidupan sehari-hari, dan mengawasi keamanan sipil di Gaza.
Pembentukan NCAG juga disebut-sebut bertujuan untuk menggantikan pemerintahan Hamas dengan pemerintahan teknokratis. Nantinya, jika keadaan sudah membaik, mereka akan mentransfer pemerintahan ke Otoritas Palestina.
NCAG juga dilaporkan akan mengawasi proses pelucutan senjata, mempertahankan satu hukum dan satu rantai komando, serta mengintegrasikan atau membubarkan semua kelompok bersenjata setelah melalui proses verifikasi yang ketat, demikian dikutip Jerusalem Post.
Namun, keberadaan NCAG tak disambut penuh suka cita. Penasihat Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Mahmoud Al-Habbash, menyatakan pembentukan badan-badan itu bukanlah pilihan Palestina.
"Ini adalah kesepakatan sementara, yang ditolak kepemimpinan Palestina dalam keadaan apa pun. Tetapi ini adalah pilihan yang lebih baik di antara dua pilihan buruk," kata Al Habbash, dikutip Ashraq Al Awsat.
Al Habbash mengatakan Otoritas Palestina akhirnya memilih kesepakatan tersebut demi menghentikan pembantaian Israel di Gaza dan peluang yang mengarah ke pembentukan negara Palestina.
"Posisi kami yang jelas dan tegas adalah bahwa kami tidak menciptakan realitas ini," kata Al Habbash.
Dia kemudian menegaskan,"Sebaliknya, ini adalah realitas yang dipaksakan kepada kami karena dua alasan: Pertama, agresi Israel dan kedua, petualangan gegabah yang dilakukan Hamas, yang membangkitkan nafsu Israel untuk melenyapkan perjuangan Palestina."
(isa/rds)
