DPR Terbuka Bentuk Pansus Haji Usai Dubes Saudi Kirim Nota Diplomatik

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya terbuka untuk membentuk panitia khusus (pansus) haji menyusul nota diplomatik Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia di Jakarta yang sempat beredar beberapa waktu lalu terkait catatan penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M.

Puan mengatakan bahwa catatan pemerintah Arab Saudi terkait jemaah haji dari Indonesia telah lama dibahas dan diselesaikan pemerintah. Namun, dia tak menampik pelaksanaan haji tahun ini masih memerlukan evaluasi.

"Namun memang dalam pelaksanaan haji kali ini banyak hal yang kita harus evaluasi," kata Puan di kompleks parlemen, Selasa (14/6).

"Banyak hal yang harus kita selesaikan dengan lebih baik sehingga pelaksanaan haji di tahun depan itu tidak akan terulang lain," imbuhnya.

Puan memastikan DPR akan mengevaluasi pelaksanaan haji dalam masa sidang IV dewan yang resmi dimulai hari ini. Apalagi, sambungnya, tiga pimpinan DPR juga ikut dalam ritual ibadah tahunan umat Islam tersebut.

Nantinya, kata Puan, pihaknya terbuka jika DPR perlu membentuk pansus berdasarkan hasil evaluasi dan laporan tersebut.

"Setelah itu jika memang harus dilakukan pansus haji untuk pelaksanaan perbaikan ke depan, kita DPR sesuai dengan mekanismenya akan melaksanakan pansus haji," katanya.

Sebelumnya, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief telah angkat suara merespons lima catatan dalam nota diplomatik yang terbit pada 16 Juni tersebut.

Menurut dia, nota diplomatik itu sejatinya catatan tertutup yang hanya ditujukan pada tiga pihak yaitu: Menteri Agama dan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, serta Direktur Timur Tengah pada Kementerian Luar Negeri.

Lima catatan itu adalah, pertama, masalah koherensi data jamaah yang berbeda-beda antara manifest dan jemaah yang ikut terbang dalam pesawat; kedua, pergerakan jemaah yang berangkat pada gelombang I dari Madinah ke Makkah.

Ketiga, penempatan jemaah pada hotel di Makkah; keempat, jumlah jemaah yang didominasi lansia dengan kondisi rentan; dan kelima, penyembelihan hewan dam.

"Ada beberapa isu yang menjadi catatan dan tantangan saat masa operasional. Alhamdulillah sebagian besar sudah bisa kita atasi di lapangan," kata Hilman dikutip dari situs resmi Kemenag, Jumat (20/6). 

(thr/kid)

[Gambas:Video CNN]