2 hours ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuai kritik usai meluncurkan perang di Iran dan mengeluarkan kebijakan yang dianggap tak menguntungkan rakyat AS.
Terbaru, kritik itu muncul dari jutaan warga AS yang ikut dalam unjuk rasa bertajuk "No Kings" pada Sabtu (28/3).
"Di Amerika, kita tidak punya raja," demikian tulisan dalam situs No Kings.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Polisi Rahasia bertopeng meneror komunitas kita. Perang ilegal dan dahsyat yang membahayakan kita dan meningkatkan biaya hidup. Serangan terhadap kebebasan bicara, hak sipil, dan hak kebebasan memilih," lanjut mereka.
Trump, dalam situs tersebut, disebut ingin memerintah AS sebagai seorang tiran.
"Tapi ini, Amerika dan kekuasaan adalah milik rakyat, bukan milik calon raja atau kroni miliarder mereka."
Sementara itu, di lapangan para demonstran membawa poster bertuliskan keresahan mereka dan menyuarakan penolakan terhadap kebijakan imigrasi, konflik dengan Iran, hingga biaya hidup yang melesat.
"No King. No Trump. Takeover," demikian tulisan dalam poster.
Aksi itu berlangsung di kota-kota seperti New York, Los Angeles, Chicago, hingga Alaska. Para demonstran membawa spanduk dan menyuarakan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
Protes ini juga berlangsung di wilayah yang selama ini dikenal sebagai basis Partai Republik, seperti Texas, Florida, Ohio, Idaho, Wyoming, dan Utah.
Aksi ini merupakan kali kedua yang terbesar di periode kedua Trump memimpin AS. Sebelumnya, pada Juni tahun lalu unjuk rasa bertema serupa digelar.
Di luar AS, Trump juga panen kecaman dari komunitas dan organisasi internasional terutam usai menggempur Iran habis-habisan.
AS dan Israel meluncurkan operasi secara brutal sejak 28 Februari. Serangan ini menyebabkan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei tewas dan ribuan warga lain tewas.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Gutteres mengecam serangan AS-Israel.
"Saya mengutuk eskalasi militer hari ini di Timur Tengah. Penggunaan kekuatan oleh Amerika Serikat & Israel terhadap Iran, dan pembalasan selanjutnya oleh Iran di seluruh wilayah, merusak perdamaian & keamanan internasional," kata Gutteres pada 28 Februari.
Duta Besar Kolombia untuk PBB Leonor Zalabat Torres juga mengecam tindakan militer yang melanggar piagam PBB dari pihak manapun yang melakukan.
"Saat kekerasan menggantikan hukum, tatanan internasional melemah dan barbarisme mengambil alih tempatnya," kata dia dalam rapat darurat Dewan Keamanan PBB.
"Yang pertama kali dirugikan adalah warga sipil," imbuh dia.
Di luar PBB, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengatakan operasi Amerika Serikat dan Israel di Iran ilegal dan sembrono. Dia menyebut negara Eropa itu tak berdiri sendiri.
"Kami berdiri dengan nilai-nilai konstitusi kami, prinsip-prinsip Uni Eropa, Piagam PBB dan hukum internasional, dan dengan perdamaian," kata Sanchez pada awal Maret.
Dia juga berujar, "Naif jika mempercayai kekerasan adalah jawaban atau mengikuti kepemimpinan yang buta."
(isa/dna)
Add
as a preferred source on Google
