TikTok Siapkan Aplikasi Khusus untuk Pengguna AS, Ini Alasannya

Jakarta, CNN Indonesia --

TikTok dikabarkan tengah mengembangkan versi aplikasi terbaru khusus untuk pengguna mereka di Amerika Serikat. Hal ini disebabkan masa depan TikTok di AS yang masih belum jelas.

Nasib aplikasi milik ByteDance itu masih diliputi ketidakpastian. Pasalnya, Amerika menerbitkan undang-undang yang mewajibkan ByteDance menjual TikTok ke AS, dengan ancaman pemblokiran jika hal tersebut tidak direalisasikan.

Belakangan, Presiden Donald Trump pede TikTok akan segera dijual ke investor asal AS. Jika hal ini terealisasi, kemungkinan besar TikTok akan membuat aplikasi baru khusus pengguna AS.

Menurut laporan The Information, aplikasi TikTok khusus Amerika Serikat itu kemungkinan besar diluncurkan pada 5 September.

Laporan mengenai aplikasi baru TikTok bukan hal yang mengejutkan. Pasalnya, TikTok diyakini tidak akan memberikan 'resep sukses' mereka, yakni algoritma yang menggerakkan "For You Page".

Melansir CNN pada Rabu (9/7), pemerintah China berulang kali menyatakan akan memblokir transfer algoritma aplikasi ke pemilik baru, artinya TikTok Amerika yang baru dan terpisah harus memiliki algoritma sendiri dan kemungkinan dibangun dari nol.

Menurut dua sumber yang tidak disebutkan namanya yang mengetahui masalah ini, aplikasi TikTok saat ini akan dihapus dari toko aplikasi AS pada hari yang sama saat aplikasi terbaru itu diluncurkan. Kendati demikian, pengguna TikTok di AS kemungkinan masih dapat menggunakan aplikasi saat ini hingga Maret tahun depan.

Apakah aplikasi TikTok baru sesuai regulasi

Berdasarkan undang-undang, TikTok AS setelah penjualan tidak dapat terus bekerja sama dengan ByteDance untuk mengoperasikan algoritma atau berbagi data pengguna.

Artinya, ByteDance dapat mempertahankan saham minoritas di entitas baru. Namun begitu, aplikasi baru harus memiliki algoritma terpisah untuk mematuhi undang-undang.

Undang-undang juga tersebut juga mensyaratkan bahwa dalam setiap penjualan, data pengguna TikTok AS tetap terpisah dari data pengguna platform lainnya. Aplikasi baru dapat membantu mewujudkan hal itu.

Namun, beberapa pakar hukum percaya bahwa administrasi Trump belum sepenuhnya mematuhi undang-undang hingga saat ini, dengan menunda penegakannya berulang kali, meskipun undang-undang tersebut hanya menawarkan perpanjangan 90 hari jika ada kesepakatan yang sedang berlangsung.

"Jika Anda dapat melakukan cukup banyak tindakan untuk membuatnya terlihat cukup dekat, mungkin itu akan berhasil," kata Gautam Hans, seorang profesor di Cornell Law School.

(dmi/dmi)

[Gambas:Video CNN]