1 hour ago
6
Jakarta, CNN Indonesia --
Media pemerintah China selama lebih dari sebulan terakhir memberikan perhatian besar terhadap tur inspeksi empat hari yang dilakukan Li Ganjie, anggota Politbiro Partai Komunis China (PKC) sekaligus kepala United Front Work Department (UFWD), ke Provinsi Yunnan pada Maret lalu.
Dalam sistem politik China, UFWD merupakan lembaga yang mengelola urusan agama, etnis, dan komunitas diaspora China di luar negeri. Namun, keterlibatan langsung pejabat setingkat Politbiro dalam inspeksi lapangan terkait akademi agama, kuil, dan desa etnis minoritas dinilai tidak lazim.
Para analis menilai fakta bahwa Li turun langsung, bukan diwakili wakil menteri atau pejabat daerah, menunjukkan bahwa isu "sinifikasi agama" kini menjadi prioritas politik tingkat tinggi bagi Beijing.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selama kunjungan tersebut, Li mengunjungi wilayah Xishuangbanna, Yuxi, dan Kunming untuk meninjau akademi Buddha, tempat ibadah, serta desa multi-etnis. Ia juga memimpin simposium mengenai "sinifikasi agama."
Penyelarasan ideologi PKC
Media pemerintah China berulang kali menyoroti pesan utama Li, yakni bahwa urusan agama harus dikelola secara ketat "sesuai hukum," pengawasan tingkat akar rumput harus diperkuat, dan "masalah-masalah persisten" dalam bidang agama harus "diperbaiki."
Pengulangan pesan serupa di berbagai media pemerintah disebut mencerminkan kampanye propaganda yang terkoordinasi.
Sejumlah analis menilai bahwa ketika PKC memberi sorotan besar pada satu perjalanan seperti yang dilakukan Li, maka itu menandakan kunjungan tersebut bukan sekadar rutinitas, tetapi arahan politik yang sedang dijalankan.
Dalam pidatonya, Li menyerukan agar proses sinifikasi agama terus didorong secara sistematis, termasuk dengan memperkuat tanggung jawab politik dalam pengelolaan agama dan membimbing umat untuk "menolak aktivitas keagamaan ilegal."
Dalam terminologi PKC, sinifikasi dipahami bukan sebagai adaptasi budaya biasa, melainkan proses politik untuk menyelaraskan kehidupan beragama dengan ideologi partai, memastikan loyalitas kepada negara, dan menghapus otoritas agama yang independen.
Fase baru sinifikasi
Kunjungan Li juga memperlihatkan semakin kuatnya keterkaitan antara kebijakan agama dan kebijakan etnis China.
Ia mengunjungi pusat pendidikan "Forging a Strong Sense of the Chinese Nation Community," yang mempromosikan integrasi identitas nasional China, sebelum meninjau desa-desa multi-etnis yang menjadi bagian dari kampanye "persatuan etnis."
Urutan kunjungan tersebut dinilai disengaja. Dalam pernyataan resmi pemerintah China, sinifikasi agama dan pembentukan identitas nasional China yang terpadu kini diposisikan sebagai proyek yang saling mendukung.
Bagi kelompok etnis minoritas yang tradisi agamanya sangat terkait dengan budaya lokal, seperti komunitas Buddha Theravada Dai di Xishuangbanna, kebijakan tersebut diperkirakan akan meningkatkan tekanan untuk menyesuaikan diri dengan narasi sejarah dan budaya resmi negara.
Para analis juga menilai Li memberi sinyal bahwa kegagalan menerapkan sinifikasi dapat dipandang sebagai bentuk ketidaksetiaan politik.
Tur Yunnan disebut menjadi penanda bahwa proyek sinifikasi PKC kini memasuki fase baru, di mana pejabat tinggi partai terlibat langsung di lapangan, media propaganda digerakkan untuk memperkuat pesan, dan tata kelola agama semakin dikaitkan dengan keamanan nasional, integrasi etnis, serta kontrol ideologis negara.
(dna)
Add
as a preferred source on Google
