Jakarta, CNN Indonesia --
Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono buka-bukaan siasat pemerintah mengejar selisih pajak atau tax gap sebesar Rp1.300 triliun.
Thomas mengatakan sebenarnya angka tax gap sebenarnya di kisaran Rp800 triliun, tetapi naik menjadi Rp1.300 triliun karena banyak hal di Indonesia yang dibebaskan dari pajak, seperti pendidikan dan makanan.
"Jadi Rp800 triliun, itu target yang ditetapkan Kementerian Keuangan. Bagaimana kami mendatangkan Rp800 triliun? Kita tidak bisa melakukannya dalam semalam kan?" kata Thomas pada Energy Transition Summit Asia di The Langham, Jakarta, Rabu (25/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Thomas berkata kondisi selisih pajak ini bertambah usai batalnya peningkatan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen. Menurutnya, pemerintah kehilangan potensi pendapatan Rp71 triliun dari pembatalan itu.
Meski begitu, pemerintah punya siasat lain. Salah satunya peluncuran sistem Coretax untuk meningkatkan penerimaan pajak.
"Saya paham dari beberapa teman di sektor swasta (Coretax) belum optimal. Ini sistem baru, tetapi terlepas dari itu, kami memproyeksikan peningkatan tingkat penerimaan pajak 2 persen," ucapnya.
Lalu, siasat lain untuk memangkas selisih pajak adalah menambah pendapatan negara dari royalti. Kemenkeu bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mencari cara untuk menambah pendapatan negara dari berbagai komoditas.
"Tahun ini, kami berfokus mendatangkan Rp100 triliun terlebih dulu. Saya pikir hal itu mungkin tercapai. Ini pekerjaan yang sedang berjalan, tapi kami bekerja sangat keras mencari cara-cara meningkatkan pajak," ujar keponakan Presiden Prabowo Subianto itu.
Pemerintah menargetkan pajak Rp2.183,9 triliun pada APBN 2025. Kemenkeu mencatat realisasi penerimaan pajak bruto Mei 2025 mencapai Rp895,77 triliun.
Sementara itu, realisasi pajak neto tercatat sebesar Rp683,26 triliun atau 31,2 persen dari target. Meski ada perlambatan, Kemenkeu menyebut realisasi penerimaan pajak bruto masih mencatatkan pertumbuhan positif secara tahunan.
"Kalau kita lihat penerimaan pajak itu siklusnya mirip. Maret dan April itu mengalami puncak, kemudian Mei sedikit menurun. Jadi secara siklus mirip dan secara kecenderungan bruto itu tumbuh lebih 5,2 persen," kata Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu pada Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Selasa (17/6).
(pta)