Rombongan Trump Buang Barang dari China, Perang Spionase AS-Tiongkok

Jakarta, CNN Indonesia --

Pertemuan bersejarah antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping berjalan sukses. ‎Kedua pemimpin saling memuji.

‎Namun saat akan meninggalkan China, seluruh penumpang rombongan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menumpang pesawat Kepresidenan Air Force On harus membuang semua barang yang dibawa selama di China, sesaat sebelum memasuki pesawat pada Jumat (15/5).

‎Salah satu jurnalis AS dari The New York Times Emily Goodin mengungkapkan bahwa staf Gedung Putih memerintahkan semua barang dari China tidak boleh masuk ke dalam Air Force One.

"Staf Amerika mengambil semua barang yang dibagikan oleh pejabat China - kartu identitas, telepon genggam sekali pakai dari staf Gedung Putih, lencana delegasi - mengumpulkannya sebelum kami naik AF1 (Air Force One) dan membuangnya ke tempat sampah di bawah tangga," demikian tulis Goodin dalam akun X.

"Tidak ada barang dari China yang diizinkan masuk ke pesawat. Kami akan segera berangkat ke Amerika," ia melanjutkan.

Meskipun hal itu merupakan protokol kepresidenan, namun dugaan kuat mengacu pada kekhawatiran aksi penyadapan untuk kepentingan China.

Bisa dimaklumi, sebab ‎‎Badan keamanan nasional dan intelijen AS penah menuduh China berupaya melemahkan Amerika melalui kerja rahasia dan serangan siber - seperti Salt Typhoon, kelompok yang telah melakukan serangan terhadap infrastruktur AS. Ia diyakini sebagai aktor yang disponsori negara China.

Namun terlepas dari ketegangan yang telah berlangsung lama, Trump dan Presiden China Xi Jinping tampak menunjukkan sikap ramah, secara terbuka merayakan keberhasilan satu sama lain sambil membahas topik-topik sensitif.

Secara historis, AS dan China memiliki hubungan yang naik turun, ditandai dengan daya saing ekonomi dan teknologi, serta skeptisisme terhadap intervensi asing, khususnya terkait Taiwan.

Inilah yang membuat intelijen kedua negara aktif beroperasi.

Saling tangkap

Bukan sekali dua kali AS kebobolan aksi intelijen. Bahkan sebagian terungkap secara terang-terangan.

Terbaru, Mantan Wali Kota Arcadia di Amerika Serikat, Eileen Wang, membuat laporan jujur mengaku menjadi agen untuk pemerintah China. ‎NBC News melaporkan Wang didakwa atas tuduhan bertindak secara ilegal sebagai agen pemerintah asing dan disebut telah setuju untuk mengaku bersalah. Namun saat hadir di pengadilan, Senin (11/5), ia dibebaskan dengan jaminan sebesar US$25 ribu atau sekitar Rp430 juta.

‎Wang merupakan wali kota Arcadia, wilayah Los Angeles County, California, menjabat sejak 2022. ‎Jaksa mengatakan Wang dan rekannya, Yaoning "Mike" Sun, mempromosikan propaganda pro-PRC melalui situs web bernama "U.S. News Center". PRC merujuk pada People's Republic of China atau Republik Rakyat China (RRC).

Kasus yang tak kalah menggemparkan terjadi tahun lalu. Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) menyatakan dua warga negara China telah ditangkap karena melakukan spionase dan diduga berusaha merekrut anggota Angkatan Laut AS untuk bertugas sebagai aset intelijen. Keduanya adalah Yuance Chen (38) dan Liren Lai (39).

"Kasus ini menggarisbawahi upaya berkelanjutan dan agresif pemerintah China untuk menyusup ke militer kita dan merusak keamanan nasional kita dari dalam," kata Jaksa Agung Pamela Bondi dalam sebuah pernyataan, diberitakan AFP. ‎‎

Menurut pengaduan pidana, Lai merekrut Chen, seorang penduduk tetap sah AS, untuk bekerja di Kementerian Keamanan Negara China pada 2021.

Bahkan, ‎Pusat Kontraintelijen dan Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS) memperingatkan bahwa intelijen China menggunakan metode penipuan untuk menargetkan pegawai pemerintah Amerika saat ini dan sebelumnya untuk perekrutan.

Peringatan tersebut muncul di tengah pemecatan massal pegawai federal yang dilancarkan oleh Departemen Efisiensi Pemerintahan (DOGE) pimpinan miliarder Elon Musk.

"Entitas intelijen asing, khususnya yang ada di China, menargetkan karyawan pemerintah AS (USG) saat ini dan sebelumnya untuk direkrut dengan menyamar sebagai perusahaan konsultan, perekrut perusahaan, lembaga think tank, dan entitas lain di situs jejaring sosial dan profesional," kata pusat tersebut dalam sebuah buletin, yang dikutip Reuters, 9 April 2025.

Bahkan demi memuluskan penyusupan intelijennya, China tak tanggung-tanggung telah mencapai kesepakatan rahasia dengan Kuba untuk membangun fasilitas penyadapan elektronik di sana, kira-kira 160 km dari Florida beberapa tahun silam. Hal itu dibocorkan oleh media kenamaan Wall Street Journal, tapi pemerintah Amerika Serikat meragukannya.

Laman theguardian menulis instalasi mata-mata semacam itu akan memungkinkan Beijing mengumpulkan komunikasi elektronik dari Amerika Serikat bagian tenggara, yang menampung banyak pangkalan militer AS. Selain itu juga bisa untuk memantau lalu lintas kapal.

Markas besar US Central Command sampai Fort Liberty, basis militer terbesar AS, berada di sekitar area pengintaian itu. Kuba dan China kabarnya sudah mencapai kesepakatan secara prinsip, di mana China membayar miliaran dolar AS.

Tapi kabar pembangunan fasilitas mata-mata ini dibantah semua pihak.

"Kami telah melihatnya dan laporan ini tidak akurat," cetus John Kirby, juru bicara dewan keamanan nasional Gedung Putih.

Di sisi lain, ia mengakui AS punya kekhawatiran nyata terhadap relasi antara China dan Kuba. Seorang sumber mantan pejabat intelijen AS mengatakan pos penyadapan China di Kuba akan menjadi masalah besar jika sungguh ada.

Pejabat AS dan Inggris juga pernah menuduh China menyadap jutaan warganya. ‎Mereka mengajukan tuntutan, sanksi, dan menuduh China melakukan kampanye spionase dunia maya yang merugikan jutaan orang termasuk anggota parlemen, akademisi dan jurnalis, serta perusahaan, dan kontraktor pertahanan.

Caranya, kelompok peretas Advanced Persistent Threat 31 atau "APT31", sebagai cabang dari Kementerian Keamanan Negara China, bekerja. Salah satu target spionase ini adalah penyedia peralatan telepon seluler 5G dan teknologi nirkabel. Bahkan pasangan pejabat senior dan anggota parlemen AS menjadi sasaran.

‎"Tujuan dari operasi peretasan global ini adalah untuk menindas kritik terhadap rezim China, mengkompromikan institusi pemerintah, dan mencuri rahasia dagang," kata Wakil Jaksa Agung AS Lisa Monaco dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Reuters, 26 Maret 2024.

Para pejabat menyusun daftar sasaran tuduhan kejahatan yang disasar China, termasuk staf Gedung Putih, senator AS, anggota parlemen Inggris, dan pejabat pemerintah di seluruh dunia yang mengkritik Beijing.

Menurut mereka, sedikit jumlah korban yang dapat diidentifikasi namanya. Namun para pejabat AS mengatakan kegiatan mata-mata yang dilakukan para peretas selama lebih dari satu dekade telah membahayakan pertahanan dan berbagai perusahaan, termasuk perusahaan baja, energi, dan pakaian jadi berbasis AS.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Add as a preferred
source on Google