3 hours ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap alasan tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN) atau PNS belum sepenuhnya cair hingga saat ini.
Ia menyebut kendala pencairan THR PNS bukan dipicu masalah ketersediaan anggaran, melainkan dari proses pengajuan di masing-masing kementerian dan lembaga (K/L).
"(Kendalanya) di kementerian lembaga yang mengajukan. Kalau kita kan bayar. Masuk (pengajuan), bayar," ujar Purbaya kepada wartawan saat ditemui di kantornya, Jumat (27/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan mekanisme pencairan THR dilakukan berdasarkan pengajuan dari K/L. Artinya, Kementerian Keuangan hanya menyalurkan dana setelah dokumen pengajuan dinyatakan lengkap.
"Kan persyaratannya gitu. Mereka mengajukan, kita bayar," katanya.
Purbaya mengakui belum mengetahui secara rinci kendala yang dihadapi masing-masing instansi sehingga belum mengajukan dengan dokumen lengkap, tetapi ia menegaskan proses tersebut bersifat kasuistis.
"Bisa nanya yang ngajuinnya. Belum clear kali ya persyaratannya apa. Saya enggak tahu, pasti kan case by case," ujarnya.
Meski demikian, ia memastikan anggaran THR PNS telah disiapkan sepenuhnya oleh pemerintah. Oleh karena itu, percepatan pencairan sangat bergantung pada kelengkapan administrasi di tingkat K/L.
"Yang jelas uang di tempat kita sudah disiapkan," kata Purbaya.
Pemerintah mengklaim telah mencairkan THR bagi aparatur sipil negara (ASN), termasuk PNS, PPPK, TNI, Polri, hingga pensiunan, secara bertahap sejak 26 Februari 2026 atau pada pekan pertama Ramadan.
"Pencairan THR dimulai secara bertahap sejak 26 Februari yang lalu, minggu pertama (Ramadan)," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa (3/3).
Adapun komponen THR 2026 yang dibayarkan penuh mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, serta tunjangan kinerja sesuai regulasi.
Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk pembayaran THR tahun ini, meningkat sekitar 10 persen dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar Rp49 triliun.
Dari total tersebut, Rp22,2 triliun dialokasikan untuk PNS pusat, prajurit TNI, dan anggota Polri yang berjumlah sekitar 2,4 juta orang. Kemudian Rp20,2 triliun untuk 4,3 juta PNS daerah, serta Rp12,7 triliun bagi 3,8 juta pensiunan.
(lau/pta)
Add
as a preferred source on Google
