CNN Indonesia
Senin, 21 Jul 2025 13:12 WIB

Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan Badan Pengelola Investasi Danantara (BPI Danantara) kini telah mengelola aset lebih dari US$1.000 miliar atau sekitar Rp16.343,29 triliun (asumsi kurs Rp16.343 per dolar AS).
"Danantara sekarang aset yang dikelola lebih dari US$1.000 miliar," ujar Prabowo dalam sambutannya di Penutupan Kongres PSI 2025, Minggu (20/7).
Menurut Prabowo, Danantara Indonesia dibentuk sebagai sovereign wealth fund atau dana kekayaan negara untuk masa depan bangsa. Ia menjelaskan Danantara adalah bentuk energi dan daya untuk generasi penerus Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita telah membentuk sovereign wealth fund, dana investasi kedaulatan kita Danantara, Daya Anagata Nusantara, daya energi anagata masa depan Nusantara bangsa Indonesia," ucap Prabowo.
"Jadi Danantara adalah energi masa depan bangsa Indonesia. Danantara adalah menjaga dan mengelola kekayaan anak-anak dan cucu-cucu dan generasi penerus kita," tambahnya.
Sebelumnya, Prabowo juga sempat menyampaikan keyakinannya bahwa kekayaan Danantara akan segera menyentuh angka US$1 triliun. Ia menilai nilai tersebut mencerminkan besarnya potensi ekonomi nasional yang selama ini belum terkelola secara optimal.
"Kita hitung aset-aset kita, ternyata kita ini kaya. Mungkin sebentar lagi kekayaan Danantara akan tembus US$1 triliun," ujarnya dalam konferensi pers beberapa waktu lalu.
Prabowo menyatakan pengelolaan aset tersebut harus dilakukan dengan hati-hati, transparan, dan profesional agar hasilnya dapat dirasakan secara maksimal oleh negara dan masyarakat. Ia mengaku telah memberikan arahan agar seluruh proses investasi dilakukan secara ketat dan bersih.
"Karena ini adalah kekayaan yang luar biasa dan bisa mendorong kebangkitan kita, kita kelola dengan baik," kata Prabowo.
Ia juga meminta agar jajaran manajemen Danantara dan BUMN yang terlibat dapat mengevaluasi kinerja secara menyeluruh dan tidak lagi mempertahankan praktik-praktik yang tidak sehat.
"Atau ada praktik-praktik yang enggak bener harus ditinggalkan dan saya serahkan kepada manajemen untuk mengevaluasi semua direksi, dievaluasi kinerjanya," tutur dia lebih lanjut.
(del/pta)