7 hours ago
7
Jakarta, CNN Indonesia --
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mendorong optimalisasi sumber daya pada Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) 2025 sebagai ruang strategis untuk menyelesaikan persoalan-persoalan lintas daerah, khususnya di kawasan yang saling berdekatan seperti Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Lampung.
Asisten Daerah I Bidang Pemerintahan Umum dan Kesra Provinsi Banten Komarudin menegaskan batas administrasi antarprovinsi seringkali tidak relevan di lapangan, karena dinamika sosial dan ekonomi masyarakat saling terhubung lintas daerah.
"Tentu kita sama-sama ketahui bahwa dinamika dalam pemerintahan, dalam pembangunan ternyata aktivitas masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan lain sebagainya dalam prakteknya, dalam kenyataannya tidak bisa dibatasi oleh wilayah administrasi. Apalagi yang kami rasakan, misalnya Banten dengan Jakarta, dengan Jawa Barat, termasuk juga tadi yang Lampung, terutama yang berdekatan," ujar Komarudin di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (16/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, kerja sama antar pemerintah provinsi menjadi sangat penting untuk memberikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat.
"Sekat administrasi itu ternyata dalam praktik tidak terjadi, karena apa yang terjadi di Jakarta sehari-hari itu sangat dirasakan di Banten. Dan saya yakin juga sebaliknya. Oleh karena itu, bentuk kerjasama di antara kita menjadi sesuatu yang sangat karena sebenarnya masyarakat tidak tahu menahu bahwa ini sebenarnya menjadi urusan siapa," katanya.
Komarudin menekankan bahwa masyarakat tidak peduli siapa yang bertanggung jawab atas suatu urusan, selama kebutuhan mereka bisa dipenuhi oleh pemerintah.
Ia menyebut forum seperti MPU merupakan jalan keluar untuk menutup celah antara tuntutan masyarakat yang kian kompleks dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki masing-masing provinsi.
"Seringkali kita tidak bisa mengimbangi secara memadai apa yang dituntut oleh masyarakat dengan perkembangan dinamika yang ada sekarang. Sumber daya yang ideal itu bisa kita dayagunakan ketika ada kerja sama," tambahnya.
Lebih lanjut, Komarudin mendorong agar kerja sama yang dibangun melalui forum MPU tidak hanya bersifat umum dan makro, tetapi juga menyentuh persoalan teknis dan spesifik sesuai isu strategis di tiap daerah.
Ia meyakini bahwa dalam praktiknya, kerja sama parsial antar beberapa provinsi sudah banyak dilakukan secara informal, dan kini saatnya untuk dilembagakan secara resmi melalui mekanisme MPU.
Forum MPU sendiri merupakan kerja sama antar 10 provinsi yang telah berlangsung sejak 1988 dan kini memasuki usia ke-37 tahun.
Dalam forum tahun ini, para anggota MPU memfinalisasi enam bidang kerja sama prioritas, yakni sistem pemerintahan berbasis elektronik, kebencanaan, ketahanan pangan, pariwisata, kesejahteraan sosial dan TPPO, serta ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas).
Sebelumnya, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Marullah Matali juga menegaskan bahwa forum MPU harus menjadi wadah kolaboratif yang terus berkembang dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
"Diharapkan kiprah Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama dapat semakin baik, sehingga setiap pelaksanaan kerja sama dapat terjalin semakin erat dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di seluruh provinsi anggota MPU," kata Marullah.
Rapat kerja Gubernur MPU 2025 digelar selama dua hari, yakni Senin (16/6) hingga 17 Juni di Jakarta sebagai puncak penandatangan kesepakan. Forum ini diharapkan menghasilkan kesepakatan dan kerja sama konkret yang dapat langsung diimplementasikan di daerah masing-masing, serta menjadi contoh bagi forum kerja sama antar daerah lainnya di Indonesia.
(kay/isn)
