4 hours ago
11
Makassar, CNN Indonesia --
Sejumlah organisasi masyarakat (ormas) dikabarkan bakal melakukan aksi unjuk rasa bela Jusuf Kalla (JK) di kantor Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulawesi Selatan setelah wakil presiden ke 10 dan 12 dilaporkan dugaan pelecehan agama.
Pihak keluarga mengimbau massa tidak menggelar unjuk rasa tersebut agar idak mengganggu aktivitas masyarakat dan tetap menjaga kerukunan.
"Kami tegaskan dan menyerukan agar simpati dan dukungan tidak dalam bentuk unjuk rasa yang dapat mengganggu ketertiban dan kedamaian. Kita harus bersama-sama menjaga kerukunan," kata Chief Legal & Sustainability Officer KALLA, Subhan Djaya Mappaturung, mewakili keluarga JK, dalam keterangannya, Jumat (17/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Subhan menuturkan gerakan massa ini harus tetap menjaga ketertiban dan tidak mudah diadu domba dengan pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan kondisi saat ini.
"Kami meyakini masyarakat luas sudah mengetahui dengan baik rekam jejak Pak Jusuf Kalla dalam pemerintahan, termasuk bagaimana beliau sebagai inisiator perdamaian dalam konflik Ambon dan Poso," ungkapnya.
Subhan memohon kepada pihak berwajib mengantisipasi agar aksi-aksi yang mengatasnamakan Bapak Jusuf Kalla tidak dilakukan untuk menjaga kedamaian dan stabilitas dalam masyarakat.
"Sekali lagi kami tegaskan agar masyarakat tidak terprovokasi dan tidak ikut terhadap ajakan dan seruan unjuk rasa yang mengaitkan pembelaan atau dukungan terhadap Bapak Jusuf Kalla," pungkasnya.
Sebelumnya, JK dilaporkan oleh Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sahat Martin Philip Sinurat yang melaporkan JK ke Polda Metro Jaya.
Pelaporan itu dilakukan GAMKI dan sejumlah organisasi lainnya terhadap ceramah yang disampaikan JK di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM), 5 Maret 2026 lalu.
Adapun Sahat tercatat menjabat sebagai Ketua Umum GAMKI untuk masa bakti 2023-2026. la terpilih dalam Kongres XII GAMKI yang digelar di Gereja Maranatha Ambon pada Jumat, 19 Mei 2023.
Pada Januari 2026, ia kemudian ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) Sumatera Utara oleh DPP PSI.
Ketua Harian PSI Ahmad Ali telah menegaskan bahwa partainya tidak ikut campur dalam pelaporan Sahat terhadap JK.
"PSI tidak punya urusan dengan pelaporan-pelaporan terhadap Pak Jusuf Kalla," kata Ahmad Ali usai menemui Presiden ke-7, Joko Widodo di kediaman Sumber, Solo, Jawa Tengah, Kamis (16/4).
Ahmad Ali dan JK sama-sama menjadi pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI). JK menjabat Ketua Umum, dan Ahmad Ali menjadi Ketua Pimpinan Wilayah Sulawesi Tengah.
Ia mengaku akan berupaya memediasi sengketa antara Sahat dengan JK yang tengah berjalan di Polda Metro Jaya.
"Sahat adik saya, Pak JK adalah kakak saya. Insyaallah saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mempertemukan ini untuk memediasi ini sehingga kemudian keriuhan ini bisa selesai," kata dia.
(wis/mir/wis)
Add
as a preferred source on Google
