6 hours ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) menilai target kapasitas pembangkit listrik tambahan sebesar 100 gigawatt (GW) dari energi baru dan terbarukan (EBT) yang didorong pemerintah dalam beberapa tahun ke depan dinilai masih berisiko.
Awalnya, Pendiri METI Yani Witjaksono menyampaikan pemerintah selalu menggaungkan Indonesia mempunyai berbagai sumber untuk EBT, seperti surya karena negara tropis, geotermal karena berada di cincin api, dan energi laut karena negara kepulauan.
Namun, Yani menyoroti mengapa dengan banyaknya sumber daya alam untuk EBT, tetapi masih tersendat dalam pengimplementasiannya. Ia menjelaskan terdapat dua faktor, yakni kebijakan dan kajian yang belum maksimal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pertanyaannya kenapa kok tersendat kita? Ya kan kebijakannya itu. Satu, harga, ya. Yang kedua adalah cara mendapatkan proyeknya swasta-swasta itu. Nah, eh kemudian target dibikin, tapi tidak melalui kajian yang detail, duduk bersama semua pihak terkait lalu susun secara logis," ujar Yani dalam acara Silaturahmi dan Bincang Energi Bersama Media yang diadakan METI di PSW Tower, Jakarta Selatan, Selasa (8/4).
Yani menegaskan dengan adanya keinginan pemerintah saat ini dalam mengembangkan target 100 GW, bahkan 1 megawatt per desa, tetapi kebijakannya tidak segera ditetapkan atau diatur.
"Nah, sekarang, dengan adanya keinginan pemerintah untuk mengembangkan 100 gigawatt, bahkan per desa katanya mau satu megawatt gitu, tapi kebijakannya enggak di-issue. Nah, tentu saya khawatir ini kita mengulangi lagi kesalahan seperti kemarin gitu loh," terangnya.
Dengan demikian, METI mendorong pemerintah untuk duduk bersama dengan berbagai stakeholder, seperti METI dan pihak terkait dalam menyusun kebijakan soal pengembangan 100 GW tersebut.
"Mestinya sebelum itu, undanglah METI dan pihak terkait, susun bersama kira-kira pertanyaannya apa, dan ini harus juga bisa dibaca dari RUPTL-nya PLN gitu loh," kata Yani.
"Nah, setelah itu sebelum di-issue tentang target, issue dulu kebijakan yang menarik buat swasta untuk jumping in masuk ke dalam sektor ini," imbuhnya.
(fln/pta)
Add
as a preferred source on Google
