Sri Mulyani Beber Alasan Tak Kejar Ekonomi 2026 Tumbuh 6,3 Persen

7 hours ago 1

CNN Indonesia

Selasa, 01 Jul 2025 17:30 WIB

Menkeu Sri Mulyani menjelaskan alasan pemerintah berbeda pandangan dengan Partai Gerindra terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi di 2026. Menkeu Sri Mulyani menjelaskan alasan pemerintah berbeda pandangan dengan Partai Gerindra terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi di 2026. (REUTERS/Hasnoor Hussain).

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan alasan pemerintah berbeda pandangan dengan Partai Gerindra terkait proyeksi pertumbuhan ekonomi di 2026.

Ini dibahas saat pemerintah dan DPR RI membedah Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) 2026.

Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi tahun depan pada kisaran 5,2 persen sampai 5,8 persen.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami menghargai pandangan lebih optimis Fraksi Gerindra agar batas pertumbuhan ekonomi mencapai 6,3 persen dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan batas atas 6 persen," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-21 Masa Persidangan IV 2024-2025 di Jakarta Pusat, Selasa (1/7).

Ia memahami dasar usul pertumbuhan ekonomi yang tinggi dari Gerindra dan PKB.

Menurutnya, saran itu disampaikan DPR RI agar target pertumbuhan ekonomi 8 persen di 2029 bisa dicapai Presiden Prabowo Subianto.

Wanita yang akrab disapa Ani itu menegaskan pemerintah punya semangat yang sama untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkualitas.

"Upaya mewujudkan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi tentu masih harus menghadapi berbagai tantangan yang harus kita atasi bersama," bebernya soal alasan perbedaan target tersebut.

"Dari sisi demand atau permintaan, untuk mencapai pertumbuhan tinggi, konsumsi rumah tangga harus didorong lebih tinggi lagi pada 5,5 persen. Hal ini berarti pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan kesempatan kerja sehingga income masyarakat dapat meningkat," sambung Ani.

Sri Mulyani turut menegaskan kontribusi konsumsi rumah tangga tembus 55 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus terus menjaga daya beli masyarakat.

Di lain sisi, pemerintahan Prabowo dituntut untuk menjaga inflasi rendah dan membuka kesempatan kerja yang tinggi. Ani menekankan intervensi pemerintah dalam urusan pangan dan energi pada akhirnya menjadi penting.

"Program untuk mendorong konsumsi masyarakat terus ditingkatkan. Program makan bergizi gratis (MBG) terus ditingkatkan dan ekspansif untuk dapat menciptakan multiplier yang tinggi dan menciptakan rantai pasok yang tersebar di seluruh penjuru tanah air. Serta menyerap tenaga kerja secara langsung 1,7 juta tenaga kerja," jelasnya.

Kemudian, ada program strategis lain, seperti pembangunan Koperasi Desa Merah Putih dengan target 80 ribu koperasi; penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) bagi 2,3 juta debitur; serta program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH); Kartu Sembako; Bantuan Subsidi Upah (BSU); dan program lainnya akan dilaksanakan untuk menjaga daya beli masyarakat terutama kelompok rentan.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)

Read Entire Article
Sinar Berita| Sulawesi | Zona Local | Kabar Kalimantan |