2 hours ago
6
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim Satuan Tugas (Satgas) Debottlenecking berhasil mempercepat realisasi investasi senilai lebih dari US$30 miliar atau sekitar Rp525 triliun (asumsi kurs Rp17.500 per dolar AS) dalam enam bulan terakhir.
Purbaya mengatakan satgas tersebut dibentuk untuk membantu menyelesaikan berbagai hambatan investasi, terutama proyek besar yang selama ini tersendat akibat persoalan birokrasi dan perizinan.
"Sudah ada percepatan investasi sampai lebih dari US$30 miliar. Yang sudah berdampak saja sekitar US$22 miliar, belum yang lainnya lagi," ujar Purbaya dalam konferensi pers International Seminar on Debottlenecking Channel di Jakarta, Selasa (12/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menyebut pemerintah juga tengah mendorong percepatan proyek besar lain di Sumatra dengan nilai investasi mencapai sekitar US$40 miliar atau setara dengan Rp700 triliun yang selama ini mangkrak bertahun-tahun.
"Ada proyek di sekitar Sumatra yang nilainya sampai US$40 miliar yang sudah bertahun-tahun enggak jalan. Kita akan jalankan dengan cepat begitu masuk ke sini," terangnya.
Menurut Purbaya, salah satu persoalan utama yang dihadapi investor asing adalah rumitnya birokrasi dan tidak jelasnya saluran pengaduan ketika menghadapi hambatan investasi di Indonesia.
Ia mencontohkan pertanyaan dari investor asing terkait mekanisme pengaduan kepada pemerintah.
"Tadi ada dari Swiss yang tanya, kalau mau ngadu, ngadunya ke mana? Padahal kita pikir sudah terkenal, rupanya belum," ujarnya.
Karena itu, pemerintah akan memperkuat penyebaran informasi terkait Satgas Debottlenecking melalui kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan jaringan kedutaan besar Indonesia di berbagai negara.
Purbaya mengatakan pemerintah juga tengah menyiapkan kanal khusus berupa situs pengaduan agar investor bisa langsung melaporkan hambatan yang mereka hadapi.
"Kerja sama dengan Kemlu penting sekali supaya investor yang mau masuk ke sini tahu harus ke mana kalau mendapatkan hambatan ketika melakukan bisnis di Indonesia," katanya.
Ia menambahkan ada pula sejumlah pelaku usaha yang ingin menyampaikan keluhan namun meminta kasusnya tidak dipublikasikan karena alasan reputasi bisnis.
Meski demikian, Purbaya menilai transparansi tetap penting untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi nasional.
"Menurut saya lebih bagus di-broadcast langsung karena transparansi di situ. Biar masyarakat dan dunia tahu bahwa kita serius melepaskan masalah investasi," ujarnya.
(lau/sfr)
Add
as a preferred source on Google
