8 hours ago
6
CNN Indonesia
Selasa, 22 Jul 2025 21:11 WIB
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengungkap hasil rapat dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/7) hari ini. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A).
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengungkap hasil rapat dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/7) hari ini.
Sri Mulyani menghadap Prabowo lengkap ditemani dua wakil menterinya, Thomas Djiwandono dan Suahasil Nazara.
"Hari ini kami melaporkan kepada Bapak Presiden pembahasan di DPR mengenai beberapa agenda penting yang menyangkut APBN," ujar Sri Mulyani di Istana Kepresidenan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wanita yang akrab disapa Ani itu menyampaikan Kemenkeu tengah membahas ruu terkait pelaporan dan pelaksanaan APBN 2024 bersama DPR.
Ia menjelaskan hal itu tengah menjalani pembahasan bersama Badan Anggaran DPR.
"Insya Allah bisa sesuai dengan audit BPK bahwa laporan keuangan pemerintah pusat adalah WTP. Banyak hal yang kemudian perlu ditindaklanjuti kita akan tetap lakukan," ujarnya.
Lalu, Ani mengatakan mereka juga melaporkan ke Prabowo mengenai proses pembahasan APBN 2025 di DPR.
"Kami menyampaikan bahwa tahun ini 2025, outlook dari APBN akan mencapai defisit 2,78 persen dari PDB. Itu karena dari sisi penerimaan maupun dari sisi belanja negara," ucap dia.
Kemudian, Ani juga melaporkan ke Prabowo ihwal persiapan dan penyelesaian penulisan nota keuangan dan RAPBN 2026.
Ia menyebut nota keuangan dan RUU APBN 2026 itu akan dibacakan Prabowo pada sidang tahunan MPR pada 15 Agustus 2025 mendatang.
"Yang kami laporkan tadi adalah pembahasan mulai dari asumsi makro, kemudian program-program prioritas dari Presiden. Dari mulai makanan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi merah putih, pemeriksaan kesehatan gratis, perbaikan sekolah," ujarnya.
Selain terkait APBN, Ani mengatakan Prabowo juga menyinggung langkah-langkah dalam melakukan deregulasi.
Ia menyebut langkah itu diambil untuk menjadi stimulus terhadap perekonomian Indonesia ke depan.
"Tidak selalu tergantung kepada APBN. Jadi dalam hal ini berbagai perbaikan dari regulasi-regulasi agar mempermudah dunia usaha, Investasi, perdagangan," ujar dia.
(nfl/sfr)
