Pemerintah Diminta Ambil Langkah Strategis Tangani Polemik Tambang Raja Ampat

Henry Indraguna (Foto: Ist/Okezone)

JAKARTA – Tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya tengah menjadi sorotan. Sebab, lokasi tambang dianggap mengancam kelestarian lingkungan. Pemerintah pun diminta untuk mengambil langkah strategis dalam menyikapi persoalan tersebut.

Ketua DPP MKGR Henry Indraguna mengatakan, izin tambang diterbitkan sebelum Bahlil Lahadalia menjabat Menteri ESDM. Ia pun mendukung kebijakan Bahlil dalam upaya menyelesaikan polemik tersebut, terutama demi kepentingan masyarakat setempat. 

"Tudingan terhadap Bahlil tidak berdasar dan perlu diluruskan demi menjaga objektivitas informasi publik. Saya mendorong agar pemerintah mengambil langkah-langkah strategis untuk melindungi kepentingan bangsa dan negara, termasuk dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan,” kata Henry,  Senin (9/6/2025).

Guru Besar Unissula Semarang itu memaklumi jika ada kekhawatiran terhadap potensi kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak masyarakat adat. Di sisi lain, ia mengapresiasi Bahlil yang bergerak cepat dalam mengambil tindakan  terhadap persoalan tersebut.

"Dukungan penuh terhadap komitmen pemerintah melalui Menteri ESDM Bahlil dalam mengelola sumber daya nasional demi sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat," ujarnya.