Ilustrasi.
JAKARTA – Parlemen Israel atau Knesset pada Rabu (23/7/2025) telah menyetujui langkah simbolis yang menyerukan aneksasi Tepi Barat yang diduduki. Mosi yang menyerukan "penerapan kedaulatan Israel atas Yudea, Samaria, dan Lembah Yordan" – istilah Israel untuk wilayah tersebut – disetujui anggota Knesset dengan suara 71-13 melalui sebuah pemungutan suara yang tidak mengikat.
Dinyatakan bahwa aneksasi Tepi Barat "akan memperkuat negara Israel, keamanannya, dan mencegah pertanyaan apa pun tentang hak fundamental orang Yahudi atas perdamaian dan keamanan di tanah air mereka".
Mosi yang diajukan oleh koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bersifat deklaratif dan tidak memiliki implikasi hukum langsung, meskipun dapat menempatkan isu aneksasi dalam agenda perdebatan di parlemen mendatang, demikian dilansir Al Jazeera.
Ide ini awalnya diajukan tahun lalu oleh Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, yang tinggal di permukiman ilegal Israel dan memegang posisi di Kementerian Pertahanan Israel, di mana ia mengawasi administrasi Tepi Barat dan permukimannya.
Penolakan Terhadap Solusi Dua Negara
Tepi Barat, bersama dengan Jalur Gaza dan Yerusalem Timur, telah berada di bawah pendudukan Israel sejak 1967. Sejak saat itu, permukiman Israel telah meluas, meskipun ilegal menurut hukum internasional dan, dalam kasus pos-pos permukiman, menurut hukum Israel.
