6 hours ago
1
CNN Indonesia
Rabu, 09 Jul 2025 15:15 WIB
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengatakan dirinya juga siap berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. (CNN Indonesia/Tunggul)
Jakarta, CNN Indonesia --
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengatakan dirinya juga siap berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Hal tersebut disampaikan Gibran ketika menjawab pertanyaan wartawan terkait kemungkinan berkantor di Papua.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau saya bisa berkantor di mana saja. Bisa di Jakarta, di Kebon Sirih, bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten, di Jawa Tengah. kita dimanapun, kita jadikan kantor," kata Gibran di Klaten, Jawa Tengah, Rabu (9/7).
Gibran menyatakan siap menjalankan tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk menangani persoalan Papua. Ia mengaku kini tengah menunggu perintah selanjutnya dari Prabowo mengenai hal tersebut.
"Ya kami sebagai pembantu presiden siap ditugaskan dimanapun, kapanpun dan saat ini kita menunggu perintah berikutnya, kita siap," ujarnya.
Gibran mengatakan pun Kepres soal itu belum keluar, ia mengaku sudah siap menjalankan tugas tersebut.
Ia menyebut beberapa kali ia telah menugaskan jajarannya dari Sekretariat Wakil Presiden bertolak ke Papua mengurusi berbagai hal.
"Misalnya ke Sorong, ke Merauke, untuk mengirim alat-alat sekolah, mengirim laptop, mengecek kesiapan MBG," ucap dia.
Gibran menyampaikan hal ini bukanlah sesuatu yang baru, melainkan juga sudah dimulai sejak era Wapres Ma'ruf Amin di periode sebelumnya.
Ia pun menyatakan siap melanjutkan kerja keras yang telah dimulai di era Ma'ruf tersebut.
Gibran menekankan bahwa yang terpenting adalah harus sering berdialog dan menerima aspirasi langsung dari masyarakat luas.
Ia mengatakan hal itu sebagai sesuatu yang sangat penting bagi berjalannya pemerintahan
Penunjukan wakil presiden untuk urusan Papua memang bukan hal baru. Pada era Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wapres Ma'ruf Amin pada 2022 dipercaya memimpin Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).
Ma'ruf ditugasi memimpin lembaga yang dirancang untuk memastikan kelanjutan program pembangunan dan pelaksanaan otonomi khusus di Papua. Saat itu Ma'ruf juga sempat berkantor di Papua selama lima hari pada Oktober 2023.
(fra/mnf/fra)
