Tim Okezone
, Jurnalis-Kamis, 03 Juli 2025 |15:56 WIB
Fraksi Partai Perindo DPRD Kabupaten Sikka, NTT, menekankan bahwa pembangunan harus berpihak pada kepentingan rakyat. (Foto: Partai Perindo).
SIKKA - Fraksi Partai Perindo DPRD Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur menyampaikan pandangan kritis dan konstruktif atas pidato pengantar Bupati Sikka tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna VI, Masa Sidang III Tahun Sidang 2024/2025, Senin (1/7/2025). Rencana kerja dinilai mesti berbasis skala prioritas untuk kepentingan rakyat.
Dalam pemandangan umumnya, Fraksi Partai Perindo menekankan pentingnya perencanaan dan penganggaran yang berorientasi pada efisiensi, efektivitas dan nilai ekonomis, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
“Rencana kerja pembangunan harus memiliki skala prioritas yang langsung menyentuh rakyat, serta memperhatikan kebijakan nasional. Ini penting agar tidak terjadi ketimpangan dalam alokasi anggaran antara kebutuhan rutin, kegiatan seremonial dan program prioritas untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Juru Bicara Fraksi Partai Perindo DPRD Kabupaten Sikka Marthen Luther Adji.
Fraksi Partai Perindo yang dikenal dengan Partai Kita ini, menyampaikan 15 catatan strategis. Salah satu sorotan utamanya adalah pentingnya sinkronisasi antara prioritas pembangunan daerah dan arah kebijakan nasional, khususnya dalam pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi daerah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Fraksi yang terdiri dari Ketua Fraksi Lukas Lero, Sekretaris Marthen Luther Adji, Yuslin Nurivin Dua Botha dan Herlindis Donatha da Rato sebagai anggota ini mengingatkan pemerintah agar menghitung secara cermat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Tahun 2025. “Revisi anggaran sebesar Rp 86,25 miliar atau 6,86 persen jangan sampai membebani APBD,” kata Marthen.
Selain itu, program prioritas diharapkan menyasar bidang-bidang seperti pendidikan, kesehatan, pertanian hingga air minum bersih. "Fraksi mendorong penyederhanaan program, namun dengan outcome yang maksimal," tutur Sarjana Ekonomi lulusan Universitas Muhammadiyah Kupang ini.
