Bos Pajak Ungkap Progres Perbaikan Coretax Usai Diperintah Menkeu

Jakarta, CNN Indonesia --

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto membeberkan perkembangan perbaikan coretax, terutama sejak dirinya masuk di internal Kementerian Keuangan pada 23 Mei 2025.

Menurutnya, perbaikan coretax sudah menunjukkan beberapa hal yang sangat positif di beberapa proses bisnis utama.

"Dari yang bisa kami sampaikan, untuk registrasi dan pembayaran sudah sangat stabil. Kemudian, yang sedang kami sempurnakan ini terkait dengan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) dan pelayanan," klaim Bimo dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (17/6).

Kendati demikian, Bimo menegaskan itu bukan satu-satunya yang dilakukan usai mengambil alih posisi tertinggi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu.

Ia menyadari ada ekspektasi peningkatan tax ratio di Indonesia. Oleh karena itu, Bimo mengatakan dirinya sudah mengambil langkah lain untuk menaikkan rasio pajak di Tanah Air.

"Tentu ada guidance yang sudah kita komitmenkan di UU APBN. Jadi, bagaimana kita akan meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi (demi mengerek tax ratio)," ungkapnya.

"Beberapa kerangka regulasi yang terkait dengan memanjakan sektor transaksi digital sudah kami selesaikan. Nanti akan kami sampaikan secara lebih detail," imbuh Bimo tanpa merinci lebih lanjut.

Coretax selaku sistem perpajakan canggih yang dimiliki Indonesia masih sering dikeluhkan wajib pajak. Ini utamanya karena setumpuk eror yang terjadi pada awal penerapannya, yakni sejak 1 Januari 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan terus memerintahkan anak buahnya untuk memperbaiki coretax. Terbaru, ia menyampaikan pesan itu saat melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta Pejabat Unit Organisasi Non-Eselon di Kementerian Keuangan.

"Perbaiki sistem coretax yang sedang kita bangun! Jalankan dan yakinkan dia bisa berfungsi untuk melayani wajib pajak secara mudah dan mampu untuk kita (Kementerian Keuangan) menjalankan tugas mengumpulkan penerimaan pajak secara efisien, akuntabel, dan adil," perintah Sri Mulyani dalam Pelantikan di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (13/6).

"Masyarakat akan terus menyampaikan pandangan dan aspirasi, menagih karena merasa menjadi pembayar pajak, menagih kepada negara dan pemerintah agar mereka mendapatkan pelayanan, agar mereka merasakan hasil dari pajak yang dibayarkan," sambung sang Bendahara Negara.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)