Alternatif Furoda, PKS Dorong Pemerintah Pakai Kuota Haji Negara Lain

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden PKS Muzzammil Yusuf mendorong pemerintah menggunakan kuota haji negara lain yang tidak digunakan sebagai solusi alternatif untuk mengakomodasi keberangkatan jemaah haji furoda asal Indonesia.

Hal tersebut ia sampaikan merespons visa jemaah haji furoda Indonesia yang tidak dikeluarkan Otoritas Arab Saudi tahun ini.

Salah satunya adalah Uzbekistan, di mana PKS sendiri telah mengunjungi negara tersebut beberapa kali. Menurut Muzzamil, jemaah haji di Uzbekistan tidak terlalu banyak.

"Nah mungkin ini pertimbangan proporsional, jatah-jatah negara yang tidak digunakan itu bagus diserahkan ke Indonesia," ujar Muzzamil di Kantor DPTP PKS, Jakarta, Sabtu (7/6).

Ia menilai, alternatif ini juga dapat digunakan agar keberangkatan haji furoda tidak mengganggu antrean keberangkatan haji reguler.

Terlebih, kata dia, lama antrean haji reguler di Indonesia telah mencapai waktu 15 - 20 tahun di sejumlah embarkasi daerah.

"15 tahun, [antre] ada daerah yang sudah 20 tahun, ada daerah yang sudah lebih dari itu. Mudah-mudahan semakin baik ke depan jemaah hajinya," ujarnya.

Ia juga mengaku prihatin atas tidak diterbitkannya visa haji furoda untuk jemaah Indonesia pada tahun ini.

Muzzammil mengatakan, seluruh jemaah haji furoda yang gagal berangkat pasti hanya berniat untuk melakukan ibadah dan bukan bisnis.

"Saya tahu betul bagaimana perasaan mereka yang furoda, sudah mendaftar, sudah izin keluarga, sudah terbayang-bayang melihat Ka'bah. Itu semua orang datang itu bukan mau bisnis, orang datang mau ibadah," tutur dia.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah Arab Saudi batal memberikan visa haji furoda untuk Indonesia. Hal ini pun membuat sejumlah calon jemaah haji kecewa.

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menjelaskan, hal tersebut terjadi lantaran Arab Saudi saat ini sedang melakukan penataan penyelenggaraan ibadah haji dengan menerbitkan berbagai aturan baru.

"Dari awal kami sudah menyampaikan bahwa tahun ini akan berbeda karena banyak sekali peraturan-peraturan Arab Saudi yang diterbitkan untuk menertibkan [pelaksanaan] haji tahun ini," ujar Nasaruddin.

(mab/asr)